Bawaslu: Pemilu Mahal Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Rakyat
"Negara begitu banyak mengeluarkan anggaran untuk pemilu. Pemerintah baru saja menyetujui Rp1,5 triliun untuk membiayai saksi partai politik. Harapan kita nanti ini berdampak baik terhadap kesejahteraan rakyat," kata anggota Bawaslu Sulawesi Tengah Asrifai di Palu, Sabtu (25/1/2014).
Komisioner divisi pengawasan itu mengatakan dengan banyaknya biaya pemilu maka pengawasan juga harus dimaksimalkan.
"Dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tapi kita butuh banyak pihak yang terlibat. Makin banyak yang mengawasi semakin baik hasilnya," katanya.
Asrifai, dilaporkan Antara, mengatakan masih banyak hal yang perlu dibenahi dari seluruh proses pemilu di Indonesia, di antaranya terkait dengan data kependudukan.
Manajemen kependudukan sangat penting karena terkait dengan daftar pemilih. Sementara banyak masalah muncul pada tataran daftar pemilih.
"Coba bayangkan setiap kali pilkada, pemilu, pilpres data pemilih terus diperbaharui, tapi selalu saja ada masalah," katanya.
Asrifai mengatakan saat ini Bawaslu fokus pada daftar pemilih khusus (DPK) yakni daftar pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih.
DPK kata dia, juga berpotensi bermasalah karena DPT yang sudah empat kali melalui proses perbaikan tetap masih ditemukan masalah seperti pemilih ganda, meninggal dunia, TNI/Polri.
Sumber : sayangi.com
